Pedoman Belanja Hibah APBD Kab. Grobogan

Pelaksanaan Belanja Hibah oleh Pemkab Grobogan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 mendasarkan pada :

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. PP no. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
3. PMDN No. 32 Tahun 2011 sebagaiaman telah diubah dengan PMDN No. 39 Tahun 2012 tentang Peru Perubahan atas PMDN No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
4. Perbup Grobogan No 35 Tahun 2012 sebagaiaman telah diubah dengan Perbup No 50 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perbup Grobogan No 35 Tahun 2012 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan  dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari APBD Kab. Grobogan.

Adapun persyaratan permohonan bagi masyarakat dan ormas : Permohonan belanja hibah tertulis ditujukan kepada Bupati Grobogan mengetahui Kepala Desa/Lurah setempat sebagai berikut :

Guna memenuhi ketentuan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 298 ayat (5) maka padaa saat pencairan dana penerima belanja hibah, diatur sebagai berikut :

• Belanja Hibah Uang yang diberikan kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat pada saat mengajukan permohonan pencairan dana harus sudah berbadan hukum Indonesia (dibuat notaris dan disahkan oleh Menkumham)
• Belanja Hibah Barang yang diberikan kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat pada saat penyerahan barang/jasa kepada harus sudah berbadan hukum Indonesia  (dibuat notaris dan disahkan oleh Menkumham)