Kepala UKP4: Bubarkan IPDN "Ini adalah awal dari disintegrasi," kata Kuntoro Mangkusubroto.

SELASA, 22 NOVEMBER 2011, 15:30 WIB

VIVAnews - Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntot Mangkusubroto mengusulkan untuk membubarkan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang sekarang bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan lembaga kedinasan lain.

Jika berbicara Indonesia sebagai negara kesatuan, kata Kuntoro, akar negara adalah pemerintahan di desa dan kecamatan. Saat ini, semua yang menjadi camat adalah tamatan dari STPDN atau kini disebut IPDN."Begitu STPDN ini mulai dibangun di tempat-tempat lain bukan hanya di Bandung, di Malang, tapi juga ada di Padang, Kalimantan, maka saya mengatakan ini adalah awal dari disintegrasi," kata Kuntoro, Selasa 22 November 2011.

Akibatnya, kata Kuntoro, orang-orang yang menuntut ilmu di STPDN/IPDN itu tidak mengenali daerah lain, tidak berinteraksi dengan mahasiswa dari daerah lain, dan tidak mengenal wilayah lain. "Bahkan lebih celaka lagi dia terjebak masuk pada satu sistem di mana penempatan bergantung pada dia tamatan STPDN mana. Oleh karena itu saya katakan STPDN semacam itu dibubarkan saja," kata dia.

Kuntoro menilai semua lembaga-lembaga pendidikan kedinasan yang memonopoli rekrutmen seharusnya tidak ada lagi. "Kecuali TNI. Kalau STAN tidak boleh hanya untuk Kemenkeu dan Kemenkeu tidak hanya untuk STAN. Juga Lembaga kemasyarakatan, akademi staregi imigrasi, di bawah Kementerian Hukum dan HAM, kecuali sekolah penerbangan," ungkapnya.

Menurutnya, ide pembubaran lembaga kedinasan ini sudah diusulkan dan sudah mulai dibahas. Namun, Kuntoro masih kesulitan menerapkannya karena harus berhadapan dengan birokrasi yang ada. "Birokrasi punya pertahanan sendiri untuk kepentingan orang-orangnya, bukan untuk negara," kata dia. (sj)•