Beberapa Aturan yang Berkenaan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Pengembangan Karier Perangkat Desa menjadi Sekdes di Kab. Grobogan

GROBOGAN-Berdasarkan Surat Bupati Grobogan Nomor 141.3/494/II tanggal 12 Pebruari 2018 Perihal Pengembangan Karier Perangkat Desa menjadi Sekdes, dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan desa sehubungan dengan kekosongan Sekretaris Desa untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkades Tahun 2018, maka dilaksanakan pengisian jabatan Sekdes melalui pengembangan karier.

Sosialisasi Pembentukan UPZ Masjid

GODONG-"Diharapkan semua desa membentuk minimal 1 UPZ masjid," demikian disampaikan Drs. SUWOTO, Ketua Baznas Kabupaten Grobogan pada acara sosialisasi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Pendopo Kecamatan Godong pada Rabu, 14 Maret 2018.

Bupati Grobogan Serahkan Surat Penugasan Guru Honorer

GODONG-Bertempat di Pendopo Kecamatan Godong pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Maret 2018, Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni menyerahkan SK penugasan kepada para guru honorer diwilayah eks kawedanan Manggar. Yaitu kecamatan Godong, Penawangan dan kecamantan Karangrayung.  SK Penugasan tersebut diserahkan kepada para guru honorer untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. 

Sosialisasi Pengisian e-LHKPN

GROBOGAN-"Dari 160 orang wajib LHKPN, ternyata yang sudah melaksanakan kurang dari 10 orang," demikian disampaikan Dr. Moh Soemarsono, Sekda Kabupaten Grobogan dalam acara sosialisasi pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui e-LHKPN pada Sabtu, 10 Maret 2018 bertempat di OR Setda Kab. Grobogan.

Panwaskab Lantik Panwascam se-Kabupaten Grobogan

GROBOGAN-Anggota panitia pengawas kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Grobogan resmi dilantik, Sabtu (14/10/2017) mini hall Hotel Grand Master Purwodadi.. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin Ketua Panwaslu Grobogan Agus Purnama. Jumlah anggota Panwascam di 19 kecamatan yang dilantik ada 57 orang. Tiap kecamatan ada 3 anggota. Untuk Kecamatan Godong Ali Maksum, SPd, MPdi, Zumrotun dan Fatimah.

Dinsos Grobogan Validasi Data Fakir Miskin

GROBOGAN-Dinas Sosial Kabupaten Grobogan akan melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 23 Oktober s.d. 18 Nopember 2017.

BPBD Kab Grobogan Ajak Masyarakat Tanggap Bencana

GODONG-Dalam menangani suatu bencana/kejadian yang tidak diinginkan perlu tahu ilmunya, jangan sampai karena minimnya pengetahuan malah menyebabkan bencana/kerugian yang lebih besar,"demikian disampaikan Sekcam Godong, Joko Supriyanto, S.STP,M.H. dalam sambutannya mewakili Camat Godong dalam acara Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana di Pendopo Kecamatan Godong pada Rabu (11/10). Acara ini diikuti seluruh Kepala UPTD/Instansi, kepala desa, perwakilan tokoh masyarakat dengan narasumber dari Bagian Hukum Setda, BPBD Kab Grobogan dan Sekcam Godong.

Pemkab Grobogan Lelang Tiga Jabatan Kepala Dinas/Badan

GROBOGAN-BKPPD Grobogan melaksanakan sosialisasi sekaligus mengumumkan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bertempat di Ballroom Firdausa Hotel Grand Master Purwodadi pada Kamis (12/10). Acara ini dibuka Sekda Kab Grobogan Dr. Ir.Mohammad Sumarsono, MSi dan diikuti Kepala OPD, Kabag, Camat dan pejabat administrator di Lingkungan Pemkab Grobogan.

Pemkab Grobogan akan adakan Lomba Kecamatan

GROBOGAN-Dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan maka berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemkab Grobogan akan melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan pada Tahun 2017 ini.

Aspek penilaian meliputi unsur atributif, delegatif dan komparatif yang terdiri atas :

Bupati Grobogan sampaikan Nota Keuangan di Sidang Paripurna ke-26

Bupati Grobogan menyampaikan Nota Keuangan RAPBD Kab. Grobogan TA 2016 dalam Sidang Paripurna ke-26 Tahun Sidang 2015 Masa Sidang ke-3 pada Kamis (15/10/2015). Sebelumnya beliau mendoakan seluruh peserta sidang karena belum lama ini baru kembali dari menunaikan ibadah haji.

Menurut beliau di tanah suci sempat mengunjungi maktab jamaah haji yang berasal dari Kabupaten Grobogan, dijelaskan pelayanan haji termasuk bagus. Ada jamaah haji dari Kab. Grobogan yang meninggal karena sakit.

Aturan Pemotongan Pajak-pajak atas dana APBN/APBD

Berikut ini beberapa pajak pusat dari dana APBN/APBD :

• PPh Pasal 21  : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
• PPh Pasal 4 ayat (2)  : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)
• PPh Pasal 22 : Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang

Tahapan Penyusunan APBDesa TA 2016 di Kabupaten Grobogan

Berikut ini tahapan penyusunan APBDesa TA 2016 di Kabupaten Grobogan :

• Musrenbangdes (APBDes 2016>>>RKPDesa; APBD I/II,APBN 2017>>>DU-RKP)  paling lambat dilaksanakan bulan Juni 2015
• Penyusunan RKPDesa 1 Juli-30 September 2015
• Penyusunan RAPBDes (sekdes>>>kades) 1-15 Oktober 2015
• Pembahasan dan pengambilan keputusan persetujuan bersama kades dan BPD 16-30 Oktober 2015

Potensi Zakat dari PNS di Grobogan mencapai Rp.9 M lebih

"Potensi zakat dari seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan mencapai Rp.9 M lebih, namun sampai dengan bulan Agustus 2015 ini baru mencapai Rp.1,3 M," demikian disampaikan Asisten III Sekda Grobogan, Drs. H. Mokh Nursyahid,MH pada acara Pembinaan UPZ oleh Kantor Kemenag Kabupaten Grobogan bekerjasama dengan Baznas Kab. Grobogan di Aula Kantor Kemenag Kab. Grobogan pada Selasa, 8 September 2015.

Sosialisasi Daging Asuh

Bertempat di Pendopo Kecamatan Godong Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Grobogan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemilihan Daging Asuh pada Kamis, 3 September 2015. Acara ini diikuti Tim Penggerak PKK Desa se-Kec. Godong.
Daging asuh (aman, sehat, utuh,halal) : 

• dipotong di RPH. 
• disembelih menurut syariat agama islam. 
• pemeriksaan ante mortem/post mortem. 
• karkas/daging diberi cap/stempel. 
• tdk ditambah bahan/zat yg mengubah warna daging, kecuali dg pendinginan. 
• diangkut dg kendaraan tertutup dan khusus (4-100 c).
• Ph awal 7,2-7,4 cukup istirahat 5,3-5,5. letih 6,0-6,6
• Komposisi kimia daging kadar air 65-75%, kadar protein 15-20%, lemak.

Bupati Grobogan Mutasi Ratusan Pejabat Struktural dan Kepala Sekolah

Ratusan Pejabat Struktural, kepala sekolah dan pengawas sekolah di lingkungan Pemkab Grobogan mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah/jabatan di Pendopo Kabupaten Grobogan pada Sabtu, 29 Agustus 2015.

Pedoman Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum

dalam rangka mewujudkan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang terttib dan taat pada peratruran perundang-undangan, khususnya terkait pertanggungjawaban belanja makan dan minum, Pemkab Grobogan menerbitkan Surat Edaran tertanggal 24 Juni 2015 Nomor 900/2011/X/2015. 

Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum sekurang-kurangnya harus memuat dokumen sebagai berikut :

Anggota DPRD Grobogan Mempertanyakan Persalinan di Puskesmas

Beberapa anggota DPRD Kabupaten Grobogan mempertanyakan persalinan harus di puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan pada acara Rapat Pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD TA 2015 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Grobogan pada Kamis, 23 Juli 2015. Salah satunya Wakil Ketua DPRD, H. Nur Wibowo yang menanyakan persalinan di puskesmas itu merupakan kebijakan atau aturan. 

Implemetasi UU Desa di Kab. Grobogan (Part 1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah digulirkan satu tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada 15 Januari 2014. Selanjutnya Mendasarkan pada Pasal 119 UU Desa ini mengamanatkan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan UU ini
Pemerintah telah menetapkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah sebagai tindaklanjut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa :

Pedoman Belanja Hibah APBD Kab. Grobogan

Pelaksanaan Belanja Hibah oleh Pemkab Grobogan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 mendasarkan pada :

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. PP no. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
3. PMDN No. 32 Tahun 2011 sebagaiaman telah diubah dengan PMDN No. 39 Tahun 2012 tentang Peru Perubahan atas PMDN No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
4. Perbup Grobogan No 35 Tahun 2012 sebagaiaman telah diubah dengan Perbup No 50 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perbup Grobogan No 35 Tahun 2012 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan  dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari APBD Kab. Grobogan.