Beberapa Aturan yang Berkenaan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Pengembangan Karier Perangkat Desa menjadi Sekdes di Kab. Grobogan

GROBOGAN-Berdasarkan Surat Bupati Grobogan Nomor 141.3/494/II tanggal 12 Pebruari 2018 Perihal Pengembangan Karier Perangkat Desa menjadi Sekdes, dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan desa sehubungan dengan kekosongan Sekretaris Desa untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkades Tahun 2018, maka dilaksanakan pengisian jabatan Sekdes melalui pengembangan karier.

Pemkab Grobogan akan adakan Lomba Kecamatan

GROBOGAN-Dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan maka berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemkab Grobogan akan melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan pada Tahun 2017 ini.

Aspek penilaian meliputi unsur atributif, delegatif dan komparatif yang terdiri atas :

Rapat Paripurna DPRD Kab. Grobogan

GROBOGAN-DPRD Kab. Grobogan melaksanakan Rapat Paripurna  pada Rabu (26/7) dengan agenda penyampaian pemandangan umum dewan atas 3 raperda tentang :

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
2. Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018.

Alokasi dana Desa bagi Pengembangan Perpustakaan

GROBOGAN-Untuk kelangsungan perkembangan perpustakaan desa, diperlukan adanya dukungan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini tertuang dalam Surat Bupati Grobogan tanggal 2 Juni 2017 Nomor : 903/3067/2017 perihal Alokasi Dana Desa bagi Pengembangan Perpustakaan.

Lebih lanjut  dijelaskan bahwa pembiayaan pengembangan perpustakaan desa melalui penyisihan sebagian ADD agar difokuskan kepada :

Bupati Grobogan Mutasi Ratusan Pejabat Struktural dan Kepala Sekolah

Ratusan Pejabat Struktural, kepala sekolah dan pengawas sekolah di lingkungan Pemkab Grobogan mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah/jabatan di Pendopo Kabupaten Grobogan pada Sabtu, 29 Agustus 2015.

Anggota DPRD Grobogan Mempertanyakan Persalinan di Puskesmas

Beberapa anggota DPRD Kabupaten Grobogan mempertanyakan persalinan harus di puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan pada acara Rapat Pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD TA 2015 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Grobogan pada Kamis, 23 Juli 2015. Salah satunya Wakil Ketua DPRD, H. Nur Wibowo yang menanyakan persalinan di puskesmas itu merupakan kebijakan atau aturan. 

Diksar KSR PMI Grobogan

doc.Yunus S.

Bertempat di Kompleks Yayasan Jaringan Amanah Ilahi (Jamil) Ubalan-Karangrayung, Palang Merah Indonesi (PMI) Grobogan adakan pendidikan dasar bagi KSR pada Sabtu-Minggu (6-7 Juni). Menurut salah seorang Pengurus PMI Grobogan Yunus Suryawan, S.STP,MSi diharapkan para peserta diksar semoga bisa menjadi profesional, berkarakter dan dicintai masyarakat.

Bagian Tapem Setda Grobogan Sosialisasi PATEN

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Grobogan pada Selasa (9/6) bertempat di Pendopo Kecamatan Godong mengadakan sosialisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Acara ini diikuti Camat, Kepala Desa dan Ketua BPD se-wilayah Kecamatan Godong, Karangrayung dan Penawangan serta Tim PATEN Kecamatan Godong.

ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kec. Godong Kab. Grobogan Tahun 2015

KTP non elektronik sudah tidak diterbitkan lagi

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor : 470/968/SJ tanggal 24 Pebruari 2015 tentang Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Administrasi Kependudukan di Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015 bahwa KTP non elektronik (KTP SIAK) tidak diterbitkan lagi. Bagi penduduk yang membutuhkan KTP akan diterbitkan KTP elektronik secara reguler, dengan syarat :

1. Surat penganter Desa/Kelurahan mengetahui kecamatan
2. F-1.21 (Formulir Pengajuan KTP) lengkap dengan photo ukuran 3X4
3. KTP lama
4. Photo copy KK dengan keterangan sudah rekam KTP elektronik, ditanda tangani operator kecamatan.

Membuat sumur dalam di wilayah Godong, awas gas mengancam

Sebagaimana diberitakan beberapa waktu yang lalu, bahwa PAMSIMAS di Desa Rajek yang dikelola LKM Sambung Roso menyemburkan air disertai gas. Pada tanggal 23 April 2013 Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria dan Disperindagtamben Kab Grobogan telah melakukan pemeriksaan pada lokasi tersebut. 

Berikut ini beberapa hasilnya sebagai berikut :

Grobogan.Program Bantuan ke Desa Mengadopsi Model PNPM. Kenapa Tidak?

Dipersilahkan bagi yang mau mengisi materi ini bisa menambahkan pada komentar di bawah. Terima Kasih

Kecamatan Wajib Publikasikan Anggaran

Sebagai tindak lanjut dari surat edaran Kemendagri No. 140/667/Keuda tanggal 29 Juni 2012 tentang Publikasi rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung berdasarkan Program dan Kegiatan di wilayah Kecamatan pada papan pengumuman masing-masing kecamatan, yang intinya dengan adanya implementasi rencana aksi Open Government Indonesia (OGI) Tahun 2012 dan tindaklanjut hasil kesepakatam kemendagri dengan UKP4 terkait dengan program kerja mendorong dibukanya infomasi rencana kegiatan APBD di masing-masing kecamatan. 

Penyuluhan Bakohumas di Kec. Karangrayung

Bertempat di pendopo Kecamatan Karangrayung pada Rabu, 20 Juni 2012 dilaksanakan penyuluhan dari Tim Bakohumas Kab. Grobogan. Anggota Tim terdiri dari Dishubinfokom, Dinkes, Dispendukcapil, dan BPN Purwodadi.

Sejarah dan Makna Logo KORPRI

Logo KORPRI

Sejarah KORPRI
Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan suatu organisasi profesi beranggotakan seluruh Pegawai Negeri Sipil baik Departemen maupun Lembaga Pemerintah non Departemen.

Korpri berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 82 Tahun 1971, 29 November 1971.Korpri dibentuk dalam rangka upaya meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas Pegawai Negeri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari lebih dapat berdayaguna dan berhasil guna.

Bagian Humas adakan sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008

"Selambat-lambatnya tanggal 23 Agustus 2011 harus sudah dibentuk PPID dan PPID Pembantu di setiap SKPD", demikian disampaikan Asisten Pemerintahan Sekda Grobogan, Sartono, SH.MM dalam sambutannya pada acara Sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Gedung Reptaloka pada tanggal 31 Mei 2011.

Kecamatan Karangrayung siapkan kotak saran

Di ruang tunggu pelayanan Kantor Kecamatan Karangrayung tampak sebuah kotak kayu dengan tulisan Kotak Saran- Suggestion box.

Menurut Camat Karangrayung, Mundakar,S.Sos menyampaikan bahwa kotak saran merupakan salah satu point dalam pelaksanaan pelayanan prima, hal ini dimaksudkan guna menampung aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat luas sehingga diharapkan pelayanan di Kecamatan Karangrayung kedepan menjadi lebih baik.

Siswa SDN 5 Nampu-Karangrayung Hanya Punya 3 Lokal Kelas

Dilihat dari jalan kondisi SDN 5 Nampu tampak kokoh, namun apabila kita masuk ke dalam maka sungguh sangat menyedihkan. SD ini hanya terdiri dari 3 ruang karena beberapa lokal yang lain sudah lama roboh. Para siswa harus berbagi ruang kelas yang disekat dengan dinding anyaman bambu. Tiap lokal menjadi 2 kelas. Untuk siswa TK yang juga ada dilokasi ini berbagi dengan ruang Kepala Sekolah/Guru.

Hasil polling pelayanan masyarakat di kantor Kec. Karangrayung

Berikut ini kami sampaikan hasil polling melalui bolog ini terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat pada Kantor Kecamatan Karangrayung selama Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Sangat tidak memuaskan	2 (33%)
b. Kurang memuaskan	2 (33%)
c. Memuaskan	1 (16%)
d. Sangat memuaskan	1 (16%)