Implemetasi UU Desa di Kab. Grobogan (Part 1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah digulirkan satu tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada 15 Januari 2014. Selanjutnya Mendasarkan pada Pasal 119 UU Desa ini mengamanatkan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan UU ini
Pemerintah telah menetapkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah sebagai tindaklanjut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa :

• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan Presiden RI tgl 30 Mei 2014  dan diundangkan Menkumham tgl 3 Juni 2014
• Peraturan Pemerintah No. 60 Th. 2014 ditetapkan Presiden RI tgl 21 Juli 2014  dan diundangkan Menkumham tgl 21 Juli 2014
• PP No. 22 Th 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 60 Th. 2014 tengtang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan Presiden RI tgl 29 April 2015, diundangkan 29 April 2015

Telah terbit 4 (empat) Permendagri sebagai turunan dari PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

• Permendagri No 111 Th 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
• Permendagri No 112 Th 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
• Permendagri No 113 Th 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
• Permendagri No 114 Th 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Telah terbit 5 (lima) Permendesa, PDT Dan Trans sebagai turunan dari PP Nomor 43 Tahun 2014 Dan PP Nomor 60 Tahun 2014 :

• Permendesa, PDT Dan Trans No 1 Th 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
• Permendesa, PDT dan Trans No 2 Th 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
• Permendesa, PDT dan Trans No 3 Th 2015 Tentang Pendampingan Desa
• Permendesa, PDT dan Trans No 4 Th 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
• Permendesa, PDT dan Trans No 5 Th 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Telah terbit 3 (tiga) Peraturan Menteri Keuangan sebagai turunan dari PP Nomor 43 Tahun 2014 Dan PP Nomor 60 Tahun 2014 :

• PMK No 241/Pmk.07/2014 Tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Transfer  Ke Daerah Dan Dana Desa
• PMK No 250/Pmk.07/2014 Tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
• PMK No 263/Pmk.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer  Ke Daerah Dan Dana Desa

Perbup Grobogan yang sudah ditetapkan :

• Perbup No 14 Th 2014 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
• Perbup. No 55 Th 2014 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
• Perbup No 56 Th 2014 Tentang  Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
• Perbup No 57 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
• Perbup No 64 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
• Perbup No 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa Dan Keputusan Kepala Desa
• Perbup No 15 Tahun 2015 Ttg Dana Desa Dari APBN Di Kab Grobogan TA 2015 
• Perbup No 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa
• Perbup No 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
• Perbup No 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Apbdesa 2016