Implemetasi UU Desa di Kab. Grobogan (Part 2)

Mendasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kades dan Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber ari ADD dan dianggarkan dalam APBDesa.

Selanjutnya berdasarkan pasal 82 selain menerima penghasilan tetap, Kades dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

Besaran penghasilan tetap kepala desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :

Kepala Desa sebesar 180% (seratus delapan puluh perseratus) dari UMRK per bulan;

Sekretaris   Desa   sebagai berikut :

• masa kerja sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar 126% (seratus dua puluh enam perseratus) dari UMRK per bulan;
• masa kerja lebih dari 5 (lima)  tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sebesar 126% (seratus dua puluh enam perseratus) dari UMRK ditambah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
• masa kerja lebih dari 10 (sepuluh)  tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebesar 126% (seratus dua puluh enam perseratus) dari UMRK ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
• masa kerja lebih dari 15 (lima belas) tahun sebesar 126% (seratus dua puluh enam perseratus) dari UMRK ditambah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.   

perangkat Desa selain sekretaris Desa sebagai berikut :

• masa kerja sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar UMRK per bulan;
• masa kerja lebih dari 5 (lima)  tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sebesar UMRK ditambah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
• masa kerja lebih dari 10 (sepuluh)  tahun sampai dengan 15 (lima belas tahun) tahun sebesar UMRK ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
• masa kerja lebih dari  15 (lima belas) tahun sebesar UMRK ditambah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari APBDesa  ditetapkan sebagai berikut :

• Kepala Desa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)  per bulan;
• Sekretaris   Desa   sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
• Perangkat Desa lainnya yang menduduki jabatan struktural di desa (Kepala urusan, Kepala Seksi/pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
• Perangkat Desa lainnya yang tidak menduduki jabatan struktural di desa (Staf/pembantu Kepala urusan) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Jaminan Kesehatan  diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Desa dan perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Penerimaan lainnya yang sah tahun 2015 di tetapkan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari hasil pengelolaan eks tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa masing-masing pada tahun berkenaan.

Penerimaan lainnya yang sah untuk Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil  khusus untuk tahun 2015 sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari hasil pengelolaan eks tanah bengkok sekretaris desa masing-masing pada tahun berkenaan.

Untuk tahun tahun 2016 dan seterusnya penerimaan lainnya yang sah bagi Kades, Perangkat Desa dan Sekdes yang diangkat sebagai PNS ditentukan berdasarkan kinerja pemerintah desa berdasarkan persetujuan BPD yang ditetapkan bersamaan dengan pembahasan APBDesa, diatur dengan kriteria sebagai berikut :

• Dokumen Peraturan Desa tentang RPJMDesa  dan Ketepatan Waktu penyusunan RKPDesa sebesar 15 % (lima belas perseratus);
• Ketepatan Waktu penyusunan APBDesa sebesar 15 % (lima belas perseratus);
• Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati sebesar 15 % (lima belas perseratus);
• Ketepatan Waktu memberikan laporan   keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara  tertulis  kepada BPD setiap akhir tahun anggaran sebesar 15 % (lima belas perseratus); dan/atau
• Kedisiplinan Kerja yang dibuktikan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) kehadiran setiap bulan sebesar 10% (sepuluh perseratus);

Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS diatur dengan kriteria sebagai berikut :

• Dokumen Peraturan Desa tentang RPJMDesa  dan Ketepatan Waktu penyusunan RKPDesa sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
• Ketepatan Waktu penyusunan APBDesa sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
• Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
• Ketepatan Waktu memberikan   laporan   keterangan   penyelenggaraan pemerintahan secara     tertulis     kepada     Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran sebesar 10 % (sepuluh perseratus); dan/atau
• Kedisiplinan Kerja yang dibuktikan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) kehadiran setiap bulan sebesar 10% (sepuluh perseratus);

Dasar kriteria dinilai berdasarkan kinerja Pemerintah Desa tahun sebelumnya. dan penerimaan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa diberikan setiap bulan kepada aparat pemerintah desa

Simulasi perubahan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Nama	Jabatan	SILTAP BENGKOK	SILTAP ADD	TUNJ.	70%EKSBK	JUMLAH	Selisih
KREPSI NUGROHO	KEPALA DESA	9.000.000	2.088.000	750.000	6.300.000	9.138.000	138.000
DARIMAN	JAGABAYA	2.000.000	1.210.000	400.000	1.400.000	3.010.000	1.010.000
SUJADI	KAUR UMUM DAN KESRA	2.000.000	1.210.000	400.000	1.400.000	3.010.000	1.010.000
SUNARNO	JAGABAYA	2.000.000	1.210.000	400.000	1.400.000	3.010.000	1.010.000
WARSITO	KAUR PEMT. DAN KEU	2.000.000	1.210.000	400.000	1.400.000	3.010.000	1.010.000
		30 Juni 2015				1 Juli 2015

Dan menurut Pasal 2 Perbup. No 55 Th 2014 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Kades dan Perangkat desa juga memperoleh jaminan kesehatan, 

Jaminan Kesehatan  diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, besarnya 5% dari Gaji atau Upah perbulan :

• 2% dibayar oleh Peserta
• 3% dibayar oleh Pemberi Kerja

Simulasi anggaran Jaminan kesehatan Kades dan Perangkat Desa

			SILTAP ADD	3%	2%	5%
KADES	180% X UMRK	MASA KERJA	2.088.000	62.640	41.760	104.400
SEKDES	126% X UMRK	<= 5	1.461.600	43.848	29.232	73.080
	126% X UMRK +50rb	<=10	1.511.600	45.348	30.232	75.580
	126% X UMRK+100rb	<=15	1.561.600	46.848	31.232	78.080
	126% X UMRK+150rb	>15	1.611.600	48.348	32.232	80.580
PD	UMRK	<= 5	1.160.000	34.800	23.200	58.000
	UMRK +50rb	<=10	1.210.000	36.300	24.200	60.500
	UMRK+100rb	<=15	1.260.000	37.800	25.200	63.000
	UMRK+150rb	>15	1.310.000	39.300	26.200	65.500