Membaca harian suara merdeka hari ini yang memberitakan puluhan kepala desa datangi setda agar bisa dilaksanakan pengisian perangkat desa pada tahun 2012 meskipun tidak dianggrkan dalam APBD 2012, ada perasaan bangga kepada desa namun juga merasa sedih.
Bangga karena Desa sanggup melaksanakan sendiri dengan dana yang dicukupi desa sendiri tanpa bantuan APBD Kab Grobogan, desa lebih mandiri dan sanggup mencari sendiri pihak ketiga/lembaga/universitas dengan MOU, organisasi para kades (demang manunggal) sudah mulai aktif berjalan.
Namun penulis merasa sedih membaca berita tersebut yaitu puluhan kades mendatangi. Sebenarnya beliau-beliau inikan mau minta penjelasan, namun karena dengan banyak orang. Memang inilah bahasa media untuk menarik pembaca maka dibuat hiperbola. Orang mungkin berpikir pasti untuk memperjuangkan desanya agar petani diperhatikan, jalan diperbaiki, pupuk terkendali, pendidikan dan kesehatan diperhatikan.
Ternyata untuk memperjuangkan agar dilaksanakan pengisian perangkat desa. Memang di beberapa desa ada perangkat desanya kosong menrt SOTK Desa yang ada. Tapi coba dicermati perdes SOTK, sudahkah diundangkan dalam berita daerah? usulan apa sudah sesuai SOTK ataukah hanya sekedar dibuat? lihat kemampuan desa tesebut, desa sebelum diisi perangkat pada Tahun 2009 kemarin mungkin masuk kategori mampu melihat hasil kekayaannnya, pembangunan lancar, namun setelah diisi perangkat, lelangan menurun yang akhirnya masuk kategori kurang mampu.
Pernahkah diadakan survey terhadap keberadaan perangkat desa Tahun 2009?sudahkah mereka diberdayakan secara optimal?atau hanya dibiarkan klontang-klantung tidak tahu pekerjaan?
Bahkan mungkin saja ada pembantu perangkat yang memenuhi syarat untuk didayagunakan namun tidak diusulkan tapi malah mengisi, ini perlu didata lagi, kasihan mereka juga ingin naik jabatannya/pendapatannya.
Sekdes yang diangkat menjadi PNS sudahkah melaksanakan tugas dengan optimal seperti apa yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut?
Marilah semua pihak dapat berpikir dengan jernih tanpa rasa emosi.
Bahkan ada beberapa desa yang perangkatnya yang sebetulnya perlu segera diisi, namun kadesnya dengan berbesar hati menunda dulu pengisian karena melihat situasi yang seperti ini, kasihan masyarakat. Kan bisa angkat honorer desa?tambahnya. Apalagi kalau ada bumbu-bumbu money politik, hutang budi, pinjam uang, sudah terlanjur menerima panjer, tahun terakhir menjabat kapan lagi,.MAAF semoga bukan karena itu.
Berkaca pada penerimaan PNS, meskipun yang membutuhkan adakah kabupaten/kota, namun ujiannya dilaksanakan oleh pemerintah propinsi/pusat, kabupaten hanya menyeleksi administrasinya dan membuat SKnya.
Sekali lagi maaf kalau ada yang kurang berkenan.Dari si fakir
Tidak ada komentar:
Posting Komentar