Bupati Grobogan telah melimpahkan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa serta Perhitungan APBDesa kepada Camat melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013. Menurut Kabag Pemdes, Anang Armunanto, S.Sos,MSi dalam pembukaan Bimbingan teknis Pelaksanaan Evaluasi APBdesa dan Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di SKB Purwodadi pada Selasa (7/1) adapun pertimbangan pelimpahan kewenangan ini diantaranya untuk memperkuat fungsi camat, hasil evaluasi oleh camat diharapkan dapat lebih berkualitas dan tepat waktu, pencairan bantuan keuangan kepada Pemerintah desa akan lebih cepat dan tepat waktu, dan peraturan perundangan memungkinkan untuk memangkas rentang kendali.
Acara ini dihadiri oleh Bupati Grobogan, Asisten Pemerintahan, Kabag Hukum, Kepala Bapermas, Kepala DPPKAD, dan diikuti oleh Camat, Sekcam, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi PMD dan Bendahara Pengeluaran Kecamatan.
Bupati Grobogan, Bambang Pudjiono, SH. dalam sambutan dan pengarahannya berpesan agar ke depan para camat dan jajarannya dapat melaksanakan amanah pelimpahan kewenangan ini dengan sebaik-baiknya.
Selain itu beliau juga menyampaikan agar pada Tahun 2014 ini pelaksanaan PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan) dapat mulai dilaksanakan.
Selanjutnya berdasarkan Perbup Grobogan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, diatur Bagian Pemdes Setda merumuskan bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk diusulkan kepada Kepala DPPKAD.
Dalam Pasal 8 diatur Berdasarkan permohonan pencairan yang diajukan oleh Kecamatan, DPPKAD menerbitkan SPM dan SP2D secara langsung di transfer ke rekening desa pada PD BPR-BKK Cabang Kecamatan.
Bupati Grobogan, Bambang Pudjiono, SH. dalam sambutan dan pengarahannya berpesan agar ke depan para camat dan jajarannya dapat melaksanakan amanah pelimpahan kewenangan ini dengan sebaik-baiknya.
Selain itu beliau juga menyampaikan agar pada Tahun 2014 ini pelaksanaan PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan) dapat mulai dilaksanakan.
Selanjutnya berdasarkan Perbup Grobogan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, diatur Bagian Pemdes Setda merumuskan bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk diusulkan kepada Kepala DPPKAD.
Dalam Pasal 8 diatur Berdasarkan permohonan pencairan yang diajukan oleh Kecamatan, DPPKAD menerbitkan SPM dan SP2D secara langsung di transfer ke rekening desa pada PD BPR-BKK Cabang Kecamatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar