Aturan Pemotongan Pajak-pajak atas dana APBN/APBD

Berikut ini beberapa pajak pusat dari dana APBN/APBD :

• PPh Pasal 21  : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
• PPh Pasal 4 ayat (2)  : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)
• PPh Pasal 22 : Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang
• 
  
• PPh Pasal 23 :  Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Pasal 21
• PPh Pasal 26  : Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri
• PPN dan PPnBM  : Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak
• Bea Meterai : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu (kuitansi, kontrak)

No	Kegiatan		Objek Pajak	Tarif Pajak*)	Kode Setoran	Penjelasan
1	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat		PPh Pasal 21	5% / 6%	411121-100	Apabila penerima penghasilan adalah Non PNS tarif pasal 17 x bruto, dengan alasan bukan merupakan penghasilan yang rutin diterima tiap bulan, tetapi tergantung kegiatan (tergolong peserta kegiatan).
2	Tunjangan Jabatan Kades dan Perangkat		PPh Pasal 21	5% / 6%	411121-100	s.d.a.
3	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)		PPh Pasal 21	5% / 6%	411121-100	s.d.a.
4	Honor-honor
	a.      Tim Pengelola Kegiatan (TPK)		PPh Pasal 21	5% / 6%	411121-100	s.d.a.
			PPh Pasal 21 Bersifat Final	0%, 5%, 15%	411121-409	Apabila penerima penghasilan PNS: -   Gol I.a s.d. Gol II.d             : Tarif 0% , -   Gol III.a - III.d    : tarif 5%, dan -   Gol IV.a dst.        : tarif 15%
	b. Uang saku Peserta Rapat (selain uang transport)		PPh Pasal 21	5% / 6%	411121-100	Apabila penerima penghasilan adalah Non PNS tarif pasal 17 x bruto, dengan alasan bukan merupakan penghasilan yang rutin diterima tiap bulan, tetapi tergantung kegiatan (tergolong peserta kegiatan).
			PPh Pasal 21 Bersifat Final	0%, 5%, 15%	411121-409	Apabila penerima penghasilan PNS: -      Gol I.a s.d. Gol II.d          : Tarif 0% , -      Gol III.a - III.d : tarif 5%, dan -      Gol IV.a dst.     : tarif 15%
	c. Narasumber/ Penceramah		PPh Pasal 21	5% / 6%	411121-100	Apabila penerima penghasilan adalah Non PNS tarif pasal 17 x bruto, dengan alasan bukan merupakan penghasilan yang rutin diterima tiap bulan, tetapi tergantung kegiatan (tergolong peserta kegiatan).
			PPh Pasal 21 Bersifat Final	0%, 5%, 15%	411121-409	Apabila penerima penghasilan PNS: -   Gol I.a s.d. Gol II.d             : Tarif 0% , -   Gol III.a - III.d    : tarif 5%, dan -   Gol IV.a dst.        : tarif 15%
	d. Uang sidang		PPh Pasal 21	5% / 6%	411121-100	Apabila penerima penghasilan adalah Non PNS tarif pasal 17 x bruto, dengan alasan bukan merupakan penghasilan yang rutin diterima tiap bulan, tetapi tergantung kegiatan (tergolong peserta kegiatan).
			PPh Pasal 21 Bersifat Final	0%, 5%, 15%	411121-409	Apabila penerima penghasilan PNS: -      Gol I.a s.d. Gol II.d          : Tarif 0% , -      Gol III.a - III.d : tarif 5%, dan -      Gol IV.a dst.     : tarif 15%
	e. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		PPh Pasal 21	5% / 6%	411121-100	Apabila penerima penghasilan adalah Non PNS tarif pasal 17 x bruto, dengan alasan bukan merupakan penghasilan yang rutin diterima tiap bulan, tetapi tergantung kegiatan (tergolong peserta kegiatan).
			PPh Pasal 21 Bersifat Final	0%, 5%, 15%	411121-409	Apabila penerima penghasilan PNS: -        Gol I.a s.d. Gol II.d          : Tarif 0% , -        Gol III.a - III.d                : tarif 5%, dan -        Gol IV.a dst.                : tarif 15%
5.	Belanja ATK (kertas, fotokopi, dll)		PPh Pasal 22	1,5% / 3%	411122-900	Belanja Barang dipungut PPh Pasal 22 di atas Rp2.000.000,00 dan tidak terpecah-pecah
			PPN	10%	411211-900	Belanja Barang dipungut PPN di atas Rp1.000.000,00 dan tidak terpecah-pecah
6.	Konsumsi/ pembelian makan dan minum, snack (bukan katering)		PPh Pasal 22	1,5% / 3%	411122-900	Belanja Barang dipungut PPh Pasal 22 di atas Rp2.000.000,00 dan tidak terpecah-pecah
			PPN	10%	411211-900	Belanja Barang dipungut PPN di atas Rp1.000.000,00 dan tidak terpecah-pecah
7.	Katering		PPh Pasal 23	2% / 4%	411124-104	Belanja katering dipotong PPh Pasal 23, tidak ada batasan minimal
8.	Belanja barang modal (misal: laptop/komputer)		PPh Pasal 22	1,5% / 3%	411122-900	Belanja Barang dipungut PPh Pasal 22 di atas Rp2.000.000,00 dan tidak terpecah-pecah
			PPN	10%	411211-900	Belanja Barang dipungut PPN di atas Rp1.000.000,00 dan tidak terpecah-pecah
9.	Pembangunan Fisik (swakelola)
a. Pembelian material bangunan:
		1. Semen, paku, dst	PPh Pasal 22	1,5% / 3%	411122-900	Belanja Barang dipungut PPh Pasal 22 di atas Rp2.000.000,00 dan tidak terpecah-pecah
			PPN	10%	411211-900	Belanja Barang dipungut PPN di atas Rp1.000.000,00 dan tidak terpecah-pecah
		2. Pasir (termasuk tanah uruk, grosok), batu	PPh Pasal 22	1,5% / 3%	411122-900	untuk pasir dan batu yang diambil langsung dari alam, serta tidak mengalami perubahan bentuk tidak dikenakan PPN (non-BKP)
		b. Sewa alat (misal eskafator, molen, dll)	PPh Pasal 23	2% / 4%	411124-100	Belanja jasa dipungut PPh Pasal 23 tidak ada batasan minimal
			PPN	10%	411211-900	Belanja jasa dipungut PPN di atas Rp1.000.000,00 dan tidak terpecah-pecah
		1. Semen, paku, dst	PPh Pasal 22	1,5% / 3%	411122-900	Belanja Barang dipungut PPh Pasal 22 di atas Rp2.000.000,00 dan tidak terpecah-pecah
10.		Upah tukang	PPh Pasal 21	5%	411121-100	Dikenakan untuk upah harian >200.000 atau akumulasi sebulan >3.000.000
11.		Pembangunan fisik dilakukan oleh pihak ketiga/ kontraktor	PPh Pasal 4 Ayat (2)	Lihat kolom penjelasan	411128-409
			PPN	10%	411211-900

Pembangunan fisik dilakukan oleh pihak ketiga/kontraktor

Pekerjaan	Kecil	Menengah/ Besar	Non Kualifi-kasi
Pelaksanaan	2%	3%	4%
Pengawasan	4%	4%	6%
Perencanaan	4%	4%	6%

*)  : Tarif Pajak untuk yang tidak ber-NPWP:

- PPh Pasal 21 dikenakan tarif 20% lebih besar dari tarif normal (6%)

- PPh Pasal 22 dikenakan tarif 100% lebih besar dari tarif normal (3%)

- PPh Pasal 23 dikenakan tarif 100% lebih besar dari tarif normal (4%)