PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
UMUM
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil
Desa Dan Kelurahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ; SUDAH DICABUT
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan
Kepala Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ….)
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data wilayah Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1223);
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 155) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156) ;
Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Prelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1263);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala
Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 52) sebagaimama telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil dan
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2020 Nomor 35);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah
Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa,
Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di
Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 3);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kerja sama Desa (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016 Nomor 1);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 1);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 23);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36
Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan
Pemberdayan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor
36);
KADES DAN PERANGKAT DESA
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah
dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor …..) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor
6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 );
Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor
7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2018 Nomor 39);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peruvahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2020 Nomor 5);
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA
Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jassa Pemerintah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir denga Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jassa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1035);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat jasa Konstruksi
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1641);
Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Peraturan Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana
Desa untuk Mendukung Penanganan Corona Virus Disease 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 8);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
14 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 14) SUDAH DIGANTI
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2019 Nomor 68);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 14);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 23);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2019 Nomor 68);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan
TUnjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap,
Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2020 Nomor 6);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
68 Tahun 2019 tentang Aset Desa (Berita
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
37 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020
Nomor 37);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
49 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 49);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 1);
LEMBAGA DESA
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 316);
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyaratan Desa dan Lembaga Adat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) ;
Peraturan Bupati Grobogan Nomor
32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2013 Nomor 13);
jacksryant@120421
Tidak ada komentar:
Posting Komentar